Tolak UU Cipta Kerja, Buruh di Palembang Blokade Jalan ke DPRD Sumsel

Kompas.com - 15/10/2020, 15:38 WIB
Massa aksi dari GEPBUK SS membawa pocong saat melakukan unjuk rasa penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja di depan pagar gedung DPRD Sumsel, Kamis (15/10/2020) KOMPAS.COM/AJI YK PUTRAMassa aksi dari GEPBUK SS membawa pocong saat melakukan unjuk rasa penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja di depan pagar gedung DPRD Sumsel, Kamis (15/10/2020)

PALEMBANG, KOMPAS.com - Akses menuju gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Jalan POM IX, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang kembali diblokade oleh massa aksi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja, Kamis (15/10/2020). 

Massa aksi kali ini berasal dari serikat buruh yang tergabung dalam Gerakan Pekerja/Buruh untuk Keadilan Sumatera Selatan (GEPBUK SS).  

Mereka membawa keranda mayat bertuliskan "DPR" serta pocong yang ditulis "UU Omnibus Law, Matinya Keadilan". 

Baca juga: Pertanyakan Pelajar yang Kena Sweeping, Ketua LMND Palembang Ditangkap Polisi

Berdasarkan pantauan Kompas.com di lapangan, pihak kepolisian menutup akses jalan dari Angkatan 45 dan Kapten Rivai yang mengarah ke gedung DPRD Provinsi Sumsel. 

Bahkan, polisi juga memasang kawat berduri di pinggir jalan depan gedung DPRD Sumsel.

Selain itu, mobil Barikade Polri dan water canon disiapkan di lokasi kejadian untuk mengurai massa.

Koordinator Lapangan GEPBUK SS Aminoto mengatakan, mereka meminta DPRD Sumsel dan gubernur menyampaikan aspirasi penolakan UU Omnibus Law ke pemerintah pusat. 

Sebab, dalam UU tersebut, klaster buruh sangat dirugikan. 

"Kami meminta pemerintah menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU Omnibus Law ini, sebab akan berdampak ke anak cucu kami," kata Aminoto. 

Aminoto mengungkapkan, pihaknya sudah membaca draft Omnibus Law saat masih menjadi RUU. Ia menilai klaster soal ketenagakerjaan sangat merugikan pekerja. 

Ia pun membandingkan UU Cipta Kerja dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang lebih berpihak kepada pekerja. 

Baca juga: 7 Anggota Anarko yang Tertangkap Saat Demo di Palembang Diserahkan ke Mabes Polri

Namun, pemerintah bersikeras menganggap bahwa UU Omnibus Law lebih baik. 

"Draft RUU sudah 1,5 tahun kami baca dan dengungkan karena merugikan buruh. Tetapi tetap saja disahkan, menurut kami UU Nomor 13 itu lebih tepat daripada Omnibus Law," katanya. 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mari Bantu Balita 4 Tahun yang Dianiaya secara Sadis oleh Paman dan Bibi

Mari Bantu Balita 4 Tahun yang Dianiaya secara Sadis oleh Paman dan Bibi

Regional
Perjalanan Kasus Yaidah, Dipingpong Urus Akta Kematian Anak dari Surabaya ke Jakarta hingga Tuai Reaksi Dirjen Dukcapil

Perjalanan Kasus Yaidah, Dipingpong Urus Akta Kematian Anak dari Surabaya ke Jakarta hingga Tuai Reaksi Dirjen Dukcapil

Regional
Berulang Tahun, Ganjar Dapat Kado Spesial dari Eks Napi Teroris, Isinya...

Berulang Tahun, Ganjar Dapat Kado Spesial dari Eks Napi Teroris, Isinya...

Regional
BPBD Cianjur: Jika Hujan Deras 2 Jam, Warga Dekat DAS Siap-siap Mengungsi

BPBD Cianjur: Jika Hujan Deras 2 Jam, Warga Dekat DAS Siap-siap Mengungsi

Regional
Uang Rp 1 Miliar Hilang Misterius, Nasabah Ungkap Keanehan yang Dilakukan Bank

Uang Rp 1 Miliar Hilang Misterius, Nasabah Ungkap Keanehan yang Dilakukan Bank

Regional
Waspadai, Titik Rawan Kemacetan di Puncak Bogor Selama Libur Panjang

Waspadai, Titik Rawan Kemacetan di Puncak Bogor Selama Libur Panjang

Regional
[POPULER NUSANTARA] Bahar bin Smith Kembali Jadi Tersangka | IRT Gugat Gugus Tugas dan RSUD

[POPULER NUSANTARA] Bahar bin Smith Kembali Jadi Tersangka | IRT Gugat Gugus Tugas dan RSUD

Regional
Menyoal Sindikat Penyelundupan 99 Orang Rohingya di Aceh, Kapal Rusak Saat Dijemput di Tengah Laut

Menyoal Sindikat Penyelundupan 99 Orang Rohingya di Aceh, Kapal Rusak Saat Dijemput di Tengah Laut

Regional
Misteri Mayat Lelaki di Tumpukan Sampah, Tangan Terikat ke Belakang, Ditemukan Pemulung

Misteri Mayat Lelaki di Tumpukan Sampah, Tangan Terikat ke Belakang, Ditemukan Pemulung

Regional
Uang Kiriman Orangtua Menipis, Lulusan SMK Ini Malah Begal Sopir Taksi 'Online'

Uang Kiriman Orangtua Menipis, Lulusan SMK Ini Malah Begal Sopir Taksi "Online"

Regional
Buron Selama 8 Bulan, Pembunuh Wanita Pemandu Lagu Tertangkap

Buron Selama 8 Bulan, Pembunuh Wanita Pemandu Lagu Tertangkap

Regional
Dua Kakak Kandung Pembunuh Gadis 16 Tahun di Bantaeng Dituntut 12 Tahun dan 6 Tahun Penjara

Dua Kakak Kandung Pembunuh Gadis 16 Tahun di Bantaeng Dituntut 12 Tahun dan 6 Tahun Penjara

Regional
Pria Paruh Baya Ditemukan Tewas di Jalan Raya, Diduga Korban Tabrak Lari

Pria Paruh Baya Ditemukan Tewas di Jalan Raya, Diduga Korban Tabrak Lari

Regional
Jalan Ambles Terjadi di Lintas Penghubung Riau dan Sumbar

Jalan Ambles Terjadi di Lintas Penghubung Riau dan Sumbar

Regional
Pengibaran 1000 Bendera Merah Putih di Hari Sumpah Pemuda, Merawat Perbedaan

Pengibaran 1000 Bendera Merah Putih di Hari Sumpah Pemuda, Merawat Perbedaan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X