Nama Firli Bahuri Disebut di Sidang Suap Bupati Muara Enim, Ini Jawaban Jaksa KPK

Kompas.com - 14/01/2020, 17:05 WIB
Bupati Muara Enim non aktif Ahmad Yani usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang, lantaran terlibat dalam kasus suap proyek pembangunan jalan, Selasa (14/1/2020). Dalam sidang tersebut, nama ketua KPK terpilih Firli Bahuri sempat disebut oleh eksepsi terdakwa. KOMPAS.COM/AJI YK PUTRABupati Muara Enim non aktif Ahmad Yani usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang, lantaran terlibat dalam kasus suap proyek pembangunan jalan, Selasa (14/1/2020). Dalam sidang tersebut, nama ketua KPK terpilih Firli Bahuri sempat disebut oleh eksepsi terdakwa.

PALEMBANG, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menolak eksepsi atau nota keberatan dari terdakwa Ahmad Yani Bupati Muara Enim nonaktif yang terseret dalam kasus suap proyek pembangunan jalan.

Maqdir Ismail selaku kuasa hukum Ahmad Yani sebelumnya menyebutkan, jika Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK merupakan syarat kepentingan politik untuk menjegal Firli Bahuri yang akan dilantik menjadi pimpinan KPK.

Selain itu, nama Firli Bahuri juga sempat disebut akan menerima uang suap dari terdakwa Elfin MZ Muchtar selaku PPK pengerjaan proyek jalan di Kabupaten Muara Enim, saat menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan.

Namun, rencana tersebut batal dilakukan karena ditolak oleh keponakan dari Firli Bahuri.

Baca juga: Jaksa Tuntut Robi Penyuap Bupati Muara Enim 3 Tahun Penjara

JPU KPK Roy Riadi dalam sidang dengan agenda jawaban atas eksepsi terdakwa Ahmad Yani membantah jika penyeledikan kasus suap fee proyek tersebut digunakan oleh pimpinan KPK yang saat itu di jabat oleh Agus Rahardjo digunakan untuk kepentingan lain yaitu untuk merusak harkat dan martabat ketua KPK terpilih Firli Bahur.

"Penasihat hukum terdakwa pada sidang sebelumnya dilakukan dengan membangun narasi fatamorgana demi kepentingan kliennya dengan alibi mencari kebenaran materil.Apa lagi materi yang disampaikan tidak sesuai subtansi hukum namun tetap dimasukan dalam pembacaan eksepsi,"kata Roy dalam sidang di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, Selasa (14/1/2020).

Roy mengungkapkan,permintaan penasihat hukum untuk pembatalan dakwaan terhadap Ahmad Yani dianggap tidak mendasar.

Baca juga: Kuasa Hukum: Bupati Muara Enim Ditangkap untuk Jegal Firli Jadi Ketua KPK

 

Sebab, Ahmad Yani memiliki kewenangan teknis dalam kasus suap proyek pembangunan jalan tersebut.

"Sejatinya seorang kepala daerah yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) seharusnya memiliki rasa malu dan minta maaf kepada rakyatnya akibat perbuatannya sebagai bentuk kesalahannya. Dari hasil dakwaan, proses terjadinya tindak pidana suap dan OTT di bawah kendali terdakwa Ahmad Yani. Kami menolak semua eksepsi yang dilakukan terdakwa dan proses persidangan dapat dilanjutkan," ucap Roy.

Diberitakan sebelumnya, nama ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri disebut dalam sidang suap proyek pembangunan jalan yang menjerat Bupati Muara Enim non aktif Ahmad Yani di Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang, pada Selasa (7/1/2020).

Baca juga: Namanya Disebut dalam Sidang Dugaan Suap Bupati Muara Enim, Ini Respons Firli

Dalam sidang dengan agenda eksepsi tersebut, Ahmad Yani disebut sebagai 'tumbal' atas kasus perserteruan antara Firli Bahuri dengan tiga mantan pimpinan KPK, yakni Agus Rahardjo, Laode Muhammad Syarif dan Saut Situmorang.

Kuasa Hukum Ahmad Yani, Maqdir Ismail menjelaskan, kasus yang menimpa kliennya tersebut sebagai bentuk upaya penjegalan Firli Bahuri sebagai ketua KPK.

Maqdir mengungkapkan,berdasarkan penyadapan yang dilakukan KPK, saksi Robi Okta Fahlevi (kontraktor penyuap Bupati Muara Enim) dan Elfin MZ Muchtar (Kabid Pembangunan Jalan Dinas PUPR Muara Enim) sempat ada upaya untuk penyuapan Firli Bahuri yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan sebesar Rp 500 juta dengan pencahan dolar sebanyak USD 35.000, pada 31 Agustus 2019. Namun pemberian itu ditolak oleh keponakan Kapolda Sumsel bernama Erlan.

Baca juga: Nama Ketua KPK Firli Bahuri Disebut di Sidang Dugaan Suap Bupati Muara Enim

Di hari yang sama itu, diketahui Bupati Muara Enim non aktif Ahmad Yani akan menemui Kapolda Sumsel dalam agenda silaturahmi.

"Harusnya KPK memberitahu ke Kapolri, ada Kapolda (Sumsel) diduga akan menerima uang, atau paling tidak ada orang yang akan melakukan itu (suap). Tapi itu tidak dilakukan (KPK). Bahkan juga tidak dikonfirmasi ke Firli juga. Apalagi ada perseteruan antara firli dengan pimpinan KPK lama. Semestinya mereka legowo salah satu rekan mereka jadi ketua KPK. Bisa jadi klien kita tumbal untuk menjatuhkan Firli itu jalan salah satunya," kata Maqdir, usai sidang.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ganjar Usulkan Penderita Diabetes dan Hipertensi Pakai Gelang Khusus

Ganjar Usulkan Penderita Diabetes dan Hipertensi Pakai Gelang Khusus

Regional
Hujan Deras di Kawasan Puncak Bogor, Depan Mapolsek Megamendung Sempat Terendam

Hujan Deras di Kawasan Puncak Bogor, Depan Mapolsek Megamendung Sempat Terendam

Regional
15 Tenaga Medis RSUD Madiun Positif Covid-19, Diduga Tertular dari Rekan Kerja

15 Tenaga Medis RSUD Madiun Positif Covid-19, Diduga Tertular dari Rekan Kerja

Regional
Gubernur Sulsel soal Pilkada di Tengah Pandemi: Kita Harap Tak Ada Klaster Baru

Gubernur Sulsel soal Pilkada di Tengah Pandemi: Kita Harap Tak Ada Klaster Baru

Regional
Buat Obat Kumur dari Daun Kelor, 3 Siswi Raih Medali di Kompetisi Internasional

Buat Obat Kumur dari Daun Kelor, 3 Siswi Raih Medali di Kompetisi Internasional

Regional
Kembali Berulah, 2 Napi Asimilasi Lapas Pati Terancam Dijebloskan ke Nusakambangan

Kembali Berulah, 2 Napi Asimilasi Lapas Pati Terancam Dijebloskan ke Nusakambangan

Regional
Banjir Bandang Landa Cicurug Sukabumi, 12 Rumah Hanyut, 85 Terendam

Banjir Bandang Landa Cicurug Sukabumi, 12 Rumah Hanyut, 85 Terendam

Regional
Peserta Balap Lari Liar di Solo Diancam Hukuman Membersihkan Sungai

Peserta Balap Lari Liar di Solo Diancam Hukuman Membersihkan Sungai

Regional
Cianjur Punya Tim Khusus Pemburu Pelanggar Protokol Kesehatan, Ini Tugasnya

Cianjur Punya Tim Khusus Pemburu Pelanggar Protokol Kesehatan, Ini Tugasnya

Regional
Guru Positif Corona di Jepara Meninggal, Sekolah ditutup dan Digelar Swab Massal

Guru Positif Corona di Jepara Meninggal, Sekolah ditutup dan Digelar Swab Massal

Regional
25 Jenazah Dimakamkan dengan Protokol Covid-19 di Solo

25 Jenazah Dimakamkan dengan Protokol Covid-19 di Solo

Regional
Permohonan Jerinx untuk Ganti Majelis Hakim Ditolak

Permohonan Jerinx untuk Ganti Majelis Hakim Ditolak

Regional
Respons Gibran dan Calon Lawannya soal Desakan Penundaan Pilkada

Respons Gibran dan Calon Lawannya soal Desakan Penundaan Pilkada

Regional
Wabah Belum Berakhir, Tempat Hiburan Malam di Makassar Sudah Kembali Buka

Wabah Belum Berakhir, Tempat Hiburan Malam di Makassar Sudah Kembali Buka

Regional
Banjir Bandang Terjang Cicurug Sukabumi, 2 Warga Dilaporkan Hanyut

Banjir Bandang Terjang Cicurug Sukabumi, 2 Warga Dilaporkan Hanyut

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X