Nama Firli Bahuri Disebut di Sidang Suap Bupati Muara Enim, Ini Jawaban Jaksa KPK

Kompas.com - 14/01/2020, 17:05 WIB
Bupati Muara Enim non aktif Ahmad Yani usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang, lantaran terlibat dalam kasus suap proyek pembangunan jalan, Selasa (14/1/2020). Dalam sidang tersebut, nama ketua KPK terpilih Firli Bahuri sempat disebut oleh eksepsi terdakwa. KOMPAS.COM/AJI YK PUTRABupati Muara Enim non aktif Ahmad Yani usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang, lantaran terlibat dalam kasus suap proyek pembangunan jalan, Selasa (14/1/2020). Dalam sidang tersebut, nama ketua KPK terpilih Firli Bahuri sempat disebut oleh eksepsi terdakwa.

PALEMBANG, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menolak eksepsi atau nota keberatan dari terdakwa Ahmad Yani Bupati Muara Enim nonaktif yang terseret dalam kasus suap proyek pembangunan jalan.

Maqdir Ismail selaku kuasa hukum Ahmad Yani sebelumnya menyebutkan, jika Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK merupakan syarat kepentingan politik untuk menjegal Firli Bahuri yang akan dilantik menjadi pimpinan KPK.

Selain itu, nama Firli Bahuri juga sempat disebut akan menerima uang suap dari terdakwa Elfin MZ Muchtar selaku PPK pengerjaan proyek jalan di Kabupaten Muara Enim, saat menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan.

Namun, rencana tersebut batal dilakukan karena ditolak oleh keponakan dari Firli Bahuri.

Baca juga: Jaksa Tuntut Robi Penyuap Bupati Muara Enim 3 Tahun Penjara

JPU KPK Roy Riadi dalam sidang dengan agenda jawaban atas eksepsi terdakwa Ahmad Yani membantah jika penyeledikan kasus suap fee proyek tersebut digunakan oleh pimpinan KPK yang saat itu di jabat oleh Agus Rahardjo digunakan untuk kepentingan lain yaitu untuk merusak harkat dan martabat ketua KPK terpilih Firli Bahur.

"Penasihat hukum terdakwa pada sidang sebelumnya dilakukan dengan membangun narasi fatamorgana demi kepentingan kliennya dengan alibi mencari kebenaran materil.Apa lagi materi yang disampaikan tidak sesuai subtansi hukum namun tetap dimasukan dalam pembacaan eksepsi,"kata Roy dalam sidang di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, Selasa (14/1/2020).

Roy mengungkapkan,permintaan penasihat hukum untuk pembatalan dakwaan terhadap Ahmad Yani dianggap tidak mendasar.

Baca juga: Kuasa Hukum: Bupati Muara Enim Ditangkap untuk Jegal Firli Jadi Ketua KPK

 

Sebab, Ahmad Yani memiliki kewenangan teknis dalam kasus suap proyek pembangunan jalan tersebut.

"Sejatinya seorang kepala daerah yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) seharusnya memiliki rasa malu dan minta maaf kepada rakyatnya akibat perbuatannya sebagai bentuk kesalahannya. Dari hasil dakwaan, proses terjadinya tindak pidana suap dan OTT di bawah kendali terdakwa Ahmad Yani. Kami menolak semua eksepsi yang dilakukan terdakwa dan proses persidangan dapat dilanjutkan," ucap Roy.

Diberitakan sebelumnya, nama ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri disebut dalam sidang suap proyek pembangunan jalan yang menjerat Bupati Muara Enim non aktif Ahmad Yani di Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang, pada Selasa (7/1/2020).

Baca juga: Namanya Disebut dalam Sidang Dugaan Suap Bupati Muara Enim, Ini Respons Firli

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muncul Klaster Penularan Covid-19 dari Satu Desa di Kulon Progo

Muncul Klaster Penularan Covid-19 dari Satu Desa di Kulon Progo

Regional
16 Pegawai BPOM Ambon Sembuh dari Covid-19, Sudah Ada yang Kembali Bekerja

16 Pegawai BPOM Ambon Sembuh dari Covid-19, Sudah Ada yang Kembali Bekerja

Regional
Mengeluh Lemas dan Tidak Nafsu Makan, Nenek Ini Ternyata Positif Covid-19

Mengeluh Lemas dan Tidak Nafsu Makan, Nenek Ini Ternyata Positif Covid-19

Regional
Cegah Krisis Pangan akibat Pandemi, Anak Muda Semarang Mulai Bertani

Cegah Krisis Pangan akibat Pandemi, Anak Muda Semarang Mulai Bertani

Regional
Proyek Tol Cisumdawu Molor karena Pembebasan Lahan, Ini Keinginan Pemilik Tanah

Proyek Tol Cisumdawu Molor karena Pembebasan Lahan, Ini Keinginan Pemilik Tanah

Regional
Keluarga Minta Pelaku Pembunuhan Staf KPU Yahukimo Dihukum Setimpal

Keluarga Minta Pelaku Pembunuhan Staf KPU Yahukimo Dihukum Setimpal

Regional
Munculkan 12 Kasus Covid-19, RS SMC Jadi Klaster Baru di Samarinda

Munculkan 12 Kasus Covid-19, RS SMC Jadi Klaster Baru di Samarinda

Regional
Staf KPU yang Tewas di Yahukimo Dikenal Idealis, Punya Mimpi Tulis Buku

Staf KPU yang Tewas di Yahukimo Dikenal Idealis, Punya Mimpi Tulis Buku

Regional
Cekcok Mulut, Residivis Pembunuhan Ini Tikam Ayah Kandung hingga Tewas

Cekcok Mulut, Residivis Pembunuhan Ini Tikam Ayah Kandung hingga Tewas

Regional
Genangan 50 Cm Surut, Tol Padaleunyi KM 130 Dapat Dilalui Kembali

Genangan 50 Cm Surut, Tol Padaleunyi KM 130 Dapat Dilalui Kembali

Regional
Jerinx Jadi Tersangka Kasus 'Kacung WHO', Ini Tanggapan IDI Wilayah Bali

Jerinx Jadi Tersangka Kasus "Kacung WHO", Ini Tanggapan IDI Wilayah Bali

Regional
Abaikan Protokol Kesehatan Saat Datangi Hajatan, 3 Warga Ini Terinfeksi Covid-19

Abaikan Protokol Kesehatan Saat Datangi Hajatan, 3 Warga Ini Terinfeksi Covid-19

Regional
Sudah 2 Kepala Dinas di Banjar Kalsel Meninggal Dunia Setelah Terinfeksi Covid-19

Sudah 2 Kepala Dinas di Banjar Kalsel Meninggal Dunia Setelah Terinfeksi Covid-19

Regional
Kesulitan Internet, Guru dan Siswa Gunakan HT untuk Pembelajaran Jarak Jauh

Kesulitan Internet, Guru dan Siswa Gunakan HT untuk Pembelajaran Jarak Jauh

Regional
65 Tenaga Kesehatan RSUD dr Soedono Madiun di Swab, Dua Positif Covid-19

65 Tenaga Kesehatan RSUD dr Soedono Madiun di Swab, Dua Positif Covid-19

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X