Kuasa Hukum: Bupati Muara Enim Ditangkap untuk Jegal Firli Jadi Ketua KPK

Kompas.com - 08/01/2020, 08:18 WIB
Kuasa Hukum Ahmad Yani, Maqdir Ismail memberikan keterangan kepada wartawan usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang, dengan agenda nota keberatan atau eksepsi, terhadap terdakwa Bupati Muara Enim non aktif Ahmad Yani, Selasa (7/1/2019). KOMPAS.COM/AJI YULIANTO KASRIADI PUTRAKuasa Hukum Ahmad Yani, Maqdir Ismail memberikan keterangan kepada wartawan usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang, dengan agenda nota keberatan atau eksepsi, terhadap terdakwa Bupati Muara Enim non aktif Ahmad Yani, Selasa (7/1/2019).

PALEMBANG, KOMPAS.com - Nama ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri disebut dalam sidang suap proyek pembangunan jalan yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif Ahmad Yani di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang, Selasa (7/1/2020).

Dalam sidang dengan agenda eksepsi tersebut, Ahmad Yani disebut sebagai "tumbal" atas kasus perserteruan antara Firli Bahuri dengan tiga mantan pimpinan KPK, yakni Agus Rahardjo, Laode Muhammad Syarif dan Saut Situmorang.

Kuasa Hukum Ahmad Yani, Maqdir Ismail menjelaskan, kasus yang menimpa kliennya tersebut sebagai bentuk upaya penjegalan Firli sebagai ketua KPK.

Maqdir mengungkapkan, berdasarkan penyadapan yang dilakukan KPK, saksi Robi Okta Fahlevi (kontraktor penyuap Bupati Muara Enim) dan Elfin MZ Muchtar (kabid Pembangunan Jalan Dinas PUPR Muara Enim) sempat berusaha menyuap Firli yang saat itu menjabat sebagai kapolda Sumatera Selatan sebesar Rp 500 juta dengan pencahan 35.000 dolar AS, pada 31 Agustus 2019.

Baca juga: Nama Ketua KPK Firli Bahuri Disebut di Sidang Dugaan Suap Bupati Muara Enim

Namun pemberian itu ditolak oleh keponakan kapolda Sumsel bernama Erlan.

Pada hari yang sama, diketahui Bupati Muara Enim nonaktif Ahmad Yani akan menemui kapolda Sumsel dalam agenda silaturahmi.

"Harusnya KPK memberitahu ke Kapolri, ada kapolda (Sumsel) diduga akan menerima uang, atau paling tidak ada orang yang akan melakukan itu (suap). Tapi itu tidak dilakukan (KPK). Bahkan juga tidak dikonfirmasi ke Firli juga. Apalagi ada perseteruan antara Firli dengan pimpinan KPK lama. Semestinya mereka legowo salah satu rekan mereka jadi ketua KPK. Bisa jadi klien kita tumbal untuk menjatuhkan Firli itu jalan salah satunya," kata Maqdir seusai sidang.

Diungkapkan Maqdir, penyadapan yang dilakukan KPK kepada Elfin semakin intensif saat mendengar nama Firli dalam perbincangan tersebut.

Elfin meminta kepada Robi untuk menyiapkan uang pecahan dolar AS sebelum Bupati Muara Enim bertemu dengan kapolda Sumsel yang saat itu dijabat oleh Firli Bahuri.

"Kita lihat di keterangan BAP tegas betul, penyadapan dilakukan sesudah Robi bicara dengan Elfin mengenai rencana pemberian uang ke Kapolda pukul 10.00 WIB. Sementara Bupati belum ketemu Kapolda, baru malam harinya (bertemu). Elfin mencari jalan menemui keponakan Kapolda dengan cara menghubungi ajudan. Perjalanan ini sepatutnya karena ada kerja sama dengan Kapolri dan jaksa. Harusnya KPK memberitahu ke Kapolri," ujarnya.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muncul Klaster Penularan Covid-19 dari Satu Desa di Kulon Progo

Muncul Klaster Penularan Covid-19 dari Satu Desa di Kulon Progo

Regional
16 Pegawai BPOM Ambon Sembuh dari Covid-19, Sudah Ada yang Kembali Bekerja

16 Pegawai BPOM Ambon Sembuh dari Covid-19, Sudah Ada yang Kembali Bekerja

Regional
Mengeluh Lemas dan Tidak Nafsu Makan, Nenek Ini Ternyata Positif Covid-19

Mengeluh Lemas dan Tidak Nafsu Makan, Nenek Ini Ternyata Positif Covid-19

Regional
Cegah Krisis Pangan akibat Pandemi, Anak Muda Semarang Mulai Bertani

Cegah Krisis Pangan akibat Pandemi, Anak Muda Semarang Mulai Bertani

Regional
Proyek Tol Cisumdawu Molor karena Pembebasan Lahan, Ini Keinginan Pemilik Tanah

Proyek Tol Cisumdawu Molor karena Pembebasan Lahan, Ini Keinginan Pemilik Tanah

Regional
Keluarga Minta Pelaku Pembunuhan Staf KPU Yahukimo Dihukum Setimpal

Keluarga Minta Pelaku Pembunuhan Staf KPU Yahukimo Dihukum Setimpal

Regional
Munculkan 12 Kasus Covid-19, RS SMC Jadi Klaster Baru di Samarinda

Munculkan 12 Kasus Covid-19, RS SMC Jadi Klaster Baru di Samarinda

Regional
Staf KPU yang Tewas di Yahukimo Dikenal Idealis, Punya Mimpi Tulis Buku

Staf KPU yang Tewas di Yahukimo Dikenal Idealis, Punya Mimpi Tulis Buku

Regional
Cekcok Mulut, Residivis Pembunuhan Ini Tikam Ayah Kandung hingga Tewas

Cekcok Mulut, Residivis Pembunuhan Ini Tikam Ayah Kandung hingga Tewas

Regional
Genangan 50 Cm Surut, Tol Padaleunyi KM 130 Dapat Dilalui Kembali

Genangan 50 Cm Surut, Tol Padaleunyi KM 130 Dapat Dilalui Kembali

Regional
Jerinx Jadi Tersangka Kasus 'Kacung WHO', Ini Tanggapan IDI Wilayah Bali

Jerinx Jadi Tersangka Kasus "Kacung WHO", Ini Tanggapan IDI Wilayah Bali

Regional
Abaikan Protokol Kesehatan Saat Datangi Hajatan, 3 Warga Ini Terinfeksi Covid-19

Abaikan Protokol Kesehatan Saat Datangi Hajatan, 3 Warga Ini Terinfeksi Covid-19

Regional
Sudah 2 Kepala Dinas di Banjar Kalsel Meninggal Dunia Setelah Terinfeksi Covid-19

Sudah 2 Kepala Dinas di Banjar Kalsel Meninggal Dunia Setelah Terinfeksi Covid-19

Regional
Kesulitan Internet, Guru dan Siswa Gunakan HT untuk Pembelajaran Jarak Jauh

Kesulitan Internet, Guru dan Siswa Gunakan HT untuk Pembelajaran Jarak Jauh

Regional
65 Tenaga Kesehatan RSUD dr Soedono Madiun di Swab, Dua Positif Covid-19

65 Tenaga Kesehatan RSUD dr Soedono Madiun di Swab, Dua Positif Covid-19

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X