BKN Prediksi 600.000 ASN Akan Pindah ke Ibu Kota Baru di Kaltim

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur akan disertai pemindahan aparatur sipil negara (ASN) di tingkat pusat.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) memprediksi ada sekitar 600.000 ASN di Kementerian/Lembaga yang akan dipindahtugaskan ke Ibu Kota baru.

"Perkiraan dari total 900.000 PNS kementerian/lembaga yang ada saat ini, 600.000 yang akan dipindahkan," kata Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan kepada Kompas.com, Selasa (27/8/2019).

Baca juga: Ibu Kota Baru di Kaltim, Instansi Apa Saja yang Akan Pindah?

Ridwan mengatakan, BKN belum bisa memastikan jumlah ASN yang akan pindah karena sampai saat ini pemerintah juga belum menentukan instansi mana yang akan dipindahkan ke lokasi ibu kota baru.

Menurut dia, tidak semua instansi pemerintah akan dipindah ke Kalimantan Timur.

Ia pun mengakui sampai saat ini belum ada kajian detail soal lembaga atau instansi mana yang wajib dipindah.

Baca juga: Survei: Mayoritas Responden di Jakarta Tak Setuju Ibu Kota Pindah

Menurut dia, BKN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi serta lembaga terkait lain akan mendiskusikan hal ini lebih lanjut.

"Harusnya cukup fungsi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan lembaga kepresidenan," ujar Ridwan.

Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.

Baca juga: Wilayah Ibu Kota Kaltim Akan Seperti Putrajaya Malaysia atau BSD

Ia menyatakan bahwa keputusan ini dilakukan setelah pemerintah melakukan kajian intensif.

Ada lima alasan kenapa wilayah Kalimantan Timur yang dipilih.

Pertama, risiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, maupun tanah longsor.

Baca juga: 4 Alasan Mengapa Ibu Kota Indonesia Harus Keluar dari Pulau Jawa

Kedua, lokasi tersebut dinilai strategis. Jika ditarik koordinat, lokasinya berada di tengah-tengah wilayah Indonesia.

Ketiga, lokasi itu berada dekat perkotaan yang sudah terlebih dahulu berkembang, yakni Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.

Keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Terakhir, hanya di lokasi tersebutlah terdapat lahan pemerintah, yakni seluas 180.000 hektar.