Soal "People Power" 22 Mei 2019, Sandiaga Bilang Tak Bisa Melarang

PALEMBANG, KOMPAS.com — Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno angkat bicara soal isu gerakan massa yang disebut people power jelang pengumuman hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019.

Sandi menilai, gerakan massa pendukung menuju Ibu Kota tak bisa dilarang. Pasalnya, hal tersebut merupakan keputusan relawan di daerah masing-masing untuk menyampaikan aspirasi.

"Soal itu kami tidak bisa mendikte dan lain sebagainya. Kami sampaikan, masyarakat masih menunggu langkah konkret dari penyelenggara pemilu untuk melakukan perbaikan," kata Sandi di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (17/5/2019).

Baca juga: Agenda di Balik Silaturahim Forum Bogor yang Tak Dihadiri Anies Baswedan

Sandi menambahkan, meskipun para relawan akan melakukan aksi di kantor KPU, dia berharap bisa berlangsung dengan aman dan tertib serta tak melanggar hukum.

"Semua hal harus dalam koridor hukum dan taat konstitusi. Dalam koridor damai dan tenteram. Kita tidak ingin Indonesia itu tidak damai. Kita semua ingin semuanya damai tenteram," ujar mantan Wakil Gubernur DKI tersebut.

Dia menuturkan, sampai saat ini mereka masih tetap berbaik sangka kepada KPU meskipun sebelumnya Bawaslu menemukan adanya pelanggaran dari penyelenggara, terutama dalam input data di Situng KPU.

Baca juga: Tulis Status Akan Ada 200 Korban Jiwa Saat People Power, Pegawai Honorer Ditangkap

Kesalahan input data tersebut, lanjut Sandi, diharapkan dapat segera diperbaiki sesuai hasil temuan Bawaslu.

"Banyak pelanggaran lain yang kami harapkan diperbaiki sehingga pemilu jurdil bisa dihadirkan untuk masyarakat," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengimbau masyarakat untuk tidak terbawa dalam arus polemik politik yang saat ini sedang panas.

Baca juga: 5 Fakta Dosen Unggah People Power di Facebook, Pernah Nyaleg di Jateng hingga Dianggap Provokatif

Menurut Herman, pelaksanaan tahapan pemilu legislatif hingga pilpres di Sumatera Selatan telah berjalan dengan aman dan terbuka secara transparan sehingga apa pun hasil dari pemilu tersebut diharapkan dapat diterima oleh masyarakat.

"Masyarakat Sumsel dapat menerima hasil penghitungan karena sudah sangat transparan dalam prosesnya. Jika ada ajakan-ajakan untuk people power, jangan mau," ungkap Herman, Selasa (14/5/2019).