Polisi: Kita Sepakat Tidak Ada "People Power" di Palembang

PALEMBANG, KOMPAS.com - Kapolresta Palembang Kombes Didi Hayamansyah memastikan tidak akan ada pegerakan 'people power' yang diisukan bakal berlangsung pada 22 Mei mendatang di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel).

Isu people power tersebut sebelumnya dikeluarkan sebagai upaya penolakan hasil pemilu pemilihan presiden.

"Insya Allah kita sudah sepakat dari unsur pemerintah kota, tokoh agama dan masyarakat menyatakan Palembang tidak ada people power," kata Didi, Rabu (15/5/2019).

Baca juga: FKUB: Negara Hancur karena People Power

Didi mengatakan, pihak kepolisian tetapa akan melakukan antisipasi jika adan massa yang turun ke jalan untuk menyampaikan pendapat pada 22 Mei.

Didi mengimbau agar masyarakat tidak mudah termakan isu  yang saat ini berkembang, terlebih lagi soal isu capres dan cawapres.

"Kita sepakat, Palembang aman, nyaman, damai sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Seandainya ada (people power) itu sudah kita siapkan tahapan-tahapan untuk menghadapi massa yang melaksanakan unjuk rasa atau menyampaikan pendapat soal pengumuman," ujarnya.

Baca juga: Para Pemuka Agama di Kendal Menolak People Power

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak terbawa dalam arus polemik politik yang saat ini sedang panas.

Menurut Herman, pelaksanaan tahapan pemilu legislatif hingga pilpres di Sumatera Selatan telah berjalan dengan aman dan terbuka secara transparan. Sehingga apapun hasil dari pemilu tersebut diharapkan dapat diterima oleh masyarakat.

"Masyarakat Sumsel dapat menerima hasil penghitungan karena sudah sangat transparan dalam prosesnya, jika ada ajakan-ajakan untuk people power jangan mau," ujar Herman, Selasa (14/5/2019).