Soal Dana Desa, Mendagri Tito Minta Aparat Tak Langsung Tindak Kades yang Salah Administrasi

PALEMBANG, KOMPAS.com - Pengelolaan dana desa sering menimbulkan polemik bagi kepala desa dalam penyampaian proses administrasi untuk pertanggungjawaban.

Bahkan, kesalahan dari administrasi tersebut berbuntut panjang dan menyebabkan kepala desa dijebloskan ke dalam penjara akibat terseret hukum.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pengelolaan dana desa memang membutuhkan kemampuan manajerial keuangan serta mengetahui dasar proses administrasi.

Baca juga: 114 Desa di Maluku Bermasalah dengan Dana Desa, 25 Kades Masuk Penjara

Sebab, dana yang dikelola untuk setiap desa bukanlah sedikit, yakni hampir Rp 1 miliar.

Sehingga ia meminta kepada setiap kabupaten, kota ataupun provinsi memberikan pelatihan singkat untuk kepala desa dalam mengelola keuangan dan administrasi.

"Cukup satu atau dua minggu saja diberikan pelatihan dasar administrasi dan keuangan," kata Tito saat memberikan paparan dalam rapat kerja perecepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (28/2/2020).

Menurut Tito, kepala desa di seluruh Indonesia hampir 60 persen hanya mengenyam pendidikan setingkat SMA.

Sementara, dalam memahami dasar administrasi dan manjerial keuangan dibutuhkan pendidikan khusus.

"Sehingga bisa saja salah administrasi, kalau salah administrasi jangan langsung melakukan penegakan hukum. Tapi berikan bimbingan agar kepala desa yang administrasinya kurang, bantu perbaiki," ujar Tito.

Ia meminta aparat penegak hukum, baik polisi maupun jaksa, untuk tidak langsung mengambil tindakan jika menemukan adanya kesalahan administrasi yang dilakukan kepala desa.

Baca juga: Marak Kecurangan Dana Desa di Maluku, Polisi Diminta Lebih Mengawasi

Sehingga penggunaan dana desa bisa dapat tersalurkan dengan baik tanpa adanya rasa ketakutan.

"Kalau langsung semua main pukul, yang terjadi ketakutan kepala desa, padahal kita tahu, administrasinya saja. Kalau seperti itu, pembangunan desa bisa stagnan. Kecuali kalau kepala desanya memang terkenal nakal, ini baru harus dibuang (penjara)," tegasnya.